Jakarta,RuangEnergi.com-Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah sepakat menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang Cipta Kerja, atau lazim disebut Omnibus Law Cipta
Jakarta, Ruangenergi.com – Upaya merealisasikan komitmen pelaksanaan proyek strategis nasional, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT PLN (Persero) melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Induk
Jakarta, Ruangenergi.com – Anggota Komisi VII DPR, Dyah Roro Esti, mengapresiasikan kinerja PT Pertamina (Persero) dalam menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ramah lingkungan. Mengacu
Jakarta,Ruangenergi.com–PT Pertamina (Persero) mulai mendorong untuk menyediakan BBM Ramah Lingkungan melalui berbagai program Marketing dan Edukasi Konsumen. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) LHK
Jakarta, Ruangenergi.com – PT Pertamina (Persero) mengungkapkan kebutuhan masyarakat dan industri akan Bahan Bakar Minyak (BBM) cenderung menurun di tengah Pandemi Covid-19. Akan tetapi pihaknya
Jakarta, Ruangenergi.com – Di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia, PT Pertamina (Persero) berhasil mempertahankan peringkat Investment Grade atau BBB dengan prospek Stabil dari Lembaga
Jakarta, RuangEnergi.Com- Pemerintah memperkuat komitmen untuk terus mengembangkan infrastruktur ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). beserta infrastruktur pendukungnya. Pengembangan tersebut, menurut Plt Deputi Bidang
Jakarta,RuangEnergi.com–Indonesia Petroleum Association (IPA) memandang bisa saja kontrak kerjasama migas (production sharing contract/psc) menerapkan no cost recovery (tanpa cost recovery) dalam skema kontrak migas. Bisa
Jakarta,RuangEnergi.com-Selama pandemi Covid-19, Kilang PT Pertamina (Persero) dioperasikan pada kapasitas minimum (Turn Down Ratio) 75 persen. Dengan kapasitas tersebut, masih menghasilkan solar berlebih karena rendahnya
Jakarta, Ruangenergi.com – Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan penggunaan pembangkit yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% hingga 2025. Untuk itu, Pemerintah meminta
