Mimika, Papua, ruangenergi.com-Mimika kembali bergolak. Ratusan pendulang emas tradisional turun ke jalan, membakar ban, memalang akses utama, dan meluapkan kekecewaan mereka—bukan tanpa alasan.
Laporan koresponden ruangenergi.com, Sigit W, di balik asap hitam yang mengepul di Jalan Ahmad Yani, tersimpan keresahan mendalam soal perut yang harus tetap terisi.
Aksi yang berlangsung sejak Selasa (24/3/2026) sore hingga malam itu terpusat di depan Toko Emas Citra dan Toko Emas Resky, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru. Sekitar 150 pendulang terlibat, membawa satu tuntutan sederhana namun krusial: emas mereka harus dibeli.
Namun kenyataan berkata lain.
Sejumlah toko emas memilih tutup. Alasannya klasik tapi krusial—kehabisan dana tunai. Para pemilik toko berdalih baru bisa kembali beroperasi setelah bank buka keesokan harinya. Bagi para pendulang, penjelasan itu terdengar seperti kemewahan yang tidak mereka miliki.
“Ini soal makan hari ini, bukan besok,” begitu kira-kira pesan yang ingin mereka sampaikan.
Situasi pun memanas. Massa memblokir pertigaan Jalan Gorong-Gorong dan Jalan Ahmad Yani, melumpuhkan aktivitas warga. Api dari ban yang dibakar menjadi simbol kemarahan sekaligus keputusasaan.
Aparat kepolisian turun tangan, mencoba meredam ketegangan melalui mediasi. Dalam dialog yang berlangsung alot, pihak toko menegaskan keterbatasan mereka. Sementara pendulang bersikukuh: risiko bisnis seharusnya tidak dibebankan kepada mereka.
Tak hanya soal pembelian, para pendulang juga menuntut adanya kesepakatan kolektif antar pengusaha emas. Mereka menginginkan kepastian—baik soal jam operasional maupun harga. Angka Rp2,4 juta per gram (atau Rp2 juta untuk emas bersih) menjadi patokan yang mereka dorong.
Bagi mereka, ini bukan sekadar transaksi. Ini soal keberlangsungan hidup.
Menjelang malam, ketegangan kembali meningkat. Ban kembali dibakar di depan toko emas, mempertegas bahwa persoalan ini belum selesai. Bahkan, koordinator aksi mengumumkan rencana lanjutan: demonstrasi ke Kantor DPRK Mimika pada Rabu pagi.
Meski massa akhirnya membubarkan diri secara bertahap dan situasi kembali kondusif, bara persoalan masih menyala.
Peristiwa ini menjadi cermin masalah yang lebih besar—ketiadaan sistem yang jelas dalam tata niaga hasil tambang rakyat. Di satu sisi ada pendulang yang bergantung pada penjualan harian, di sisi lain ada pelaku usaha yang terikat pada likuiditas.
Tanpa solusi konkret dari pemerintah daerah, benturan kepentingan ini hanya tinggal menunggu waktu untuk kembali meledak.
Dan seperti hari ini, yang terbakar bukan hanya ban—tapi juga harapan.
