Jembrana, Bali, ruangenergi.com — Pemerintah resmi memulai Program Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional. Peluncuran program tersebut ditandai dengan groundbreaking di Gilimanuk, Bali, Selasa (25/8/2026).
Pelaksanaan program tidak hanya terpusat di Bali. Kegiatan peluncuran terhubung secara hibrid dengan tiga proyek PLTS lainnya, yakni PLTS Terapung Gajah Mungkur di Jawa Tengah, PLTS Desa Sembur di Kepulauan Riau, dan PLTS Pulau Rengit di Bangka Belitung.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pengembangan PLTS 100 GWp merupakan langkah strategis untuk membawa Indonesia menuju kemandirian energi.
“Terlebih lagi, Indonesia sudah memiliki industri panel surya dan industri baterai penyimpanan listrik/BESS di dalam negeri, sehingga melalui PLTS 100 GWp kita betul-betul akan berdiri di atas kaki kita sendiri,” ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, posisi Indonesia sebagai negara tropis memberikan keuntungan dalam pengembangan energi surya karena mendapatkan paparan sinar matahari sepanjang tahun. Karena itu, keberadaan industri panel surya serta sistem penyimpanan energi baterai di dalam negeri menjadi fondasi penting dalam menjalankan program tersebut.
Berpotensi Hemat APBN Rp73 Triliun
Program PLTS 100 GWp tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan, tetapi juga membawa dampak terhadap efisiensi anggaran dan lingkungan.
Berdasarkan laporan Menteri ESDM, pemanfaatan energi surya melalui program tersebut berpotensi menghasilkan penghematan APBN lebih dari Rp73 triliun per tahun. Penghematan ini berasal dari biaya listrik PLTS yang lebih rendah dibandingkan pembangkit berbahan bakar diesel maupun gas.
Secara nasional, program tersebut juga diproyeksikan menghemat penggunaan diesel hingga 6 juta kilo liter per tahun. Khusus Bali, penghematan penggunaan diesel diperkirakan mencapai 500 ribu kilo liter per tahun.
Dari sisi ketenagakerjaan, proyek PLTS 100 GWp berpotensi menciptakan 5,52 juta lapangan kerja secara akumulatif. Sebanyak 3,5 juta lapangan kerja berasal dari industri panel surya dan BESS, sementara 2 juta lainnya berasal dari sektor konstruksi.
“Proyek PLTS 100 GWp berpotensi menciptakan 5,52 juta lapangan kerja akumulatif (3,5 juta di industri panel surya & BESS, serta 2 juta di sektor konstruksi) dan mampu mengurangi emisi karbon sebesar 140,16 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon mencapai Rp6,31 triliun,” tutur Bahlil.
14 Proyek Awal di Enam Provinsi
Sebagai tahap awal, pemerintah meluncurkan 14 proyek PLTS yang tersebar di enam provinsi dengan total kapasitas sekitar 5,3 GWp.
Sejumlah proyek yang menjadi bagian dari tahap awal tersebut antara lain PLTS Gilimanuk dengan kapasitas 300 MWp, PLTS Terapung Gajah Mungkur sebesar 134 MWp, PLTS Desa Sembur 0,92 MWp, serta PLTS Pulau Rengit 0,078 MWp.
Pengembangan proyek juga dirancang untuk menjawab kebutuhan energi masyarakat di berbagai wilayah, termasuk kawasan kepulauan dan sentra ekonomi masyarakat.
Di Kepulauan Riau, misalnya, PLTS Desa Sembur dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi nelayan. Pembangkit tersebut menyediakan listrik bagi fasilitas cold storage berkapasitas 5 ton dan mesin pembuat es berkapasitas 4 ton.
Sementara di Pulau Rengit, pembangunan PLTS memberikan perubahan terhadap akses listrik masyarakat. Waktu nyala listrik yang sebelumnya sekitar 12 jam per hari meningkat menjadi 24 jam setiap hari.
Selain meningkatkan layanan listrik, proyek PLTS Pulau Rengit juga menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) sekitar Rp4.400 per kWh atau 26 persen lebih rendah.
Prabowo Targetkan 100 GW dalam Tiga Tahun
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah serius mengejar pembangunan energi surya hingga mencapai target 100 GWp.
Dalam arahannya, Prabowo menyebut target tersebut membutuhkan dukungan dan kolaborasi antara kementerian, BUMN, serta berbagai pihak yang berkepentingan dalam pembangunan sektor energi.
“Kita akan membangun 100 gigawatt dan kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam tiga tahun,” kata Presiden Prabowo.
Presiden juga meminta pemerintah dan BUMN memperkuat koordinasi dalam merealisasikan target tersebut. Efisiensi serta pengelolaan keuangan negara, menurutnya, menjadi faktor penting untuk memastikan program pembangunan berskala besar dapat berjalan.
Program PLTS 100 GWp pada akhirnya tidak hanya diarahkan untuk menambah kapasitas pembangkit listrik. Dari Gilimanuk hingga Pulau Rengit, pengembangan energi surya tersebut menjadi bagian dari agenda transformasi energi yang mencakup penguatan industri dalam negeri, perluasan akses listrik, efisiensi penggunaan energi fosil, pengurangan emisi, serta penciptaan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Dengan target 100 GWp dalam tiga tahun, pemerintah menempatkan energi surya sebagai salah satu instrumen utama dalam membangun sistem energi nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
