Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya kepastian pelaksanaan kontrak penjualan gas, baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun pasar ekspor. Pemerintah ingin memastikan pasokan gas terjaga, kebutuhan pembeli terpenuhi, dan komitmen kontrak dapat dijalankan secara terukur.
Pesan tersebut disampaikan Bahlil dalam pidatonya pada Forum Eksplorasi dan Produksi (FOREK) Hulu Migas 2026, Rabu (28/10/2026).
Bahlil mengatakan, pemerintah telah meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melakukan perencanaan lebih awal untuk mengantisipasi kebutuhan gas pada 2027.
Langkah ini dinilai penting agar pemerintah dapat menyeimbangkan ketersediaan pasokan, kebutuhan pembeli, serta kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak penjualan gas, termasuk liquefied natural gas (LNG).
Menurut Bahlil, pengalaman pada 2025 menjadi pelajaran penting bagi pengelolaan pasokan gas nasional. Saat itu, meningkatnya kebutuhan domestik menyebabkan penyesuaian terhadap sebagian alokasi kargo LNG yang semula diperuntukkan bagi pasar ekspor.
Pemerintah, kata dia, ingin persoalan serupa diantisipasi lebih baik melalui perencanaan yang matang. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri tetap berjalan tanpa mengabaikan kepastian pelaksanaan kontrak dengan para pembeli.
Persoalan Kontrak Harus Diselesaikan dengan Komunikasi
Bahlil juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam perdagangan gas untuk mengedepankan komunikasi apabila muncul persoalan dalam pelaksanaan kontrak.
Ia menekankan, setiap masalah perlu diselesaikan melalui dialog dan mekanisme yang telah disepakati bersama, bukan dengan membiarkan persoalan berlarut-larut.
“Kalau ada masalah, kita bicarakan baik-baik. Kita selesaikan secara adat dan secara aturan yang kita sama-sama sepakati,” ujar Bahlil.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kepastian kontrak menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan antara pemerintah, pelaku usaha hulu migas, dan pembeli gas, baik di dalam maupun luar negeri.
Bagi industri migas, kepastian itu juga berkaitan dengan perencanaan produksi, pengembangan lapangan, pembangunan infrastruktur, serta keberlanjutan investasi.
Cadangan Migas Jangan Dibiarkan Menunggu
Di sisi lain, Bahlil menekankan bahwa penguatan ketahanan energi nasional tidak cukup hanya mengandalkan pengaturan alokasi gas. Pemerintah juga mendorong percepatan pengembangan cadangan migas yang masih tersedia agar dapat segera memberikan tambahan pasokan bagi Indonesia.
Di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat, pengembangan lapangan migas menjadi pekerjaan penting yang tidak dapat terus ditunda. Potensi sumber daya harus didorong menjadi produksi nyata melalui investasi, kepastian regulasi, dan pelaksanaan komitmen kerja yang jelas.
Pemerintah menginginkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) bergerak lebih cepat dalam merealisasikan rencana pengembangan wilayah kerja dan lapangan migas yang telah disetujui.
Konsesi yang tidak kunjung dikembangkan, sementara potensi migasnya masih dapat diusahakan, berisiko menunda kesempatan Indonesia untuk memperkuat pasokan energi dari produksi dalam negeri.
Pesan Bahlil di FOREK Hulu Migas 2026 pun mengarah pada dua agenda besar yang harus berjalan beriringan: menjaga kepastian pasokan dan kontrak gas, sekaligus mempercepat investasi serta pengembangan lapangan migas nasional.
Bagi pemerintah, peningkatan produksi harus ditopang oleh perencanaan yang lebih baik, kepastian aturan, dan komitmen seluruh pihak untuk menjalankan kewajibannya. Dengan begitu, potensi migas Indonesia tidak berhenti sebagai cadangan di atas kertas, tetapi dapat memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan energi nasional.
