Jakarta, Ruangenergi.com – Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax berpeluang turun. Pasalnya, harga Pertamax ditentukan dengan mekanisme harga minyak mentah dunia.
Menurutnya, jika harga minyak dunia turun, maka Pertamax pun akan mengikuti mekanisme tersebut dengan menurunkan harga jual kepada masyarakat.
“Banyak juga yang bicara, nanti kalau harga minyak dunia turun seperti apa, ya pasti kita turun, cuma yang mesti diingat apa yang dilakukan pemerintah hari ini, itu mengurangi subsidi,” kata Erick saat meninjau Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center (PIEDCC), Jakarta, Rabu (7/9/2022).
Erick menyebutkan bahwa BBM seperti Pertalite, Solar, dan Pertamax masih dalam subsidi. Sehingga jika minyak mentah dunia yang saat ini sebesar 95 dolar AS per barel turun menjadi 75 dolar AS per barel maka akan diikuti dengan harga jual Pertamax kepada masyarakat.
“Kalau nanti harga minyak dunia turun, Pertamax akan harga pasar, jadi bisa saja turun, tapi apakah Solar dan Pertalite itu nanti harga pasar, tidak bisa karena itu subsidi,” kata Erick.
Ia juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga Pertamax dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter merupakan upaya pemerintah dalam mengalihkan subsidi agar lebih tepat sasaran.
Meski sebagai BBM nonsubsidi, kata Erick, Pertamina tetap memberikan subsidi untuk Pertamax. Erick mengatakan harga Pertamax sejatinya masih berada di bawah harga keekonomian maupun harga yang ditawarkan kompetitor.
“Karena yang selalu diingatkan, yang kita, pemerintah lakukan hari ini bukan kenaikan harga, tapi pengurangan subsidi,” lanjut dia.
Erick menilai, perbandingan harga BBM antarnegara tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja. Erick mengatakan status sebagai negara produsen BBM tentu akan berbeda dengan negara yang hanya mengimpor BBM dalam penentuan harga jual kepada masyarakat.
“Nah ini kadang-kadang persepsi dari masyarakat dibanding-bandingkan, kenapa negara ini lebih murah, karena masih menghasilkan, mayoritas gitu, kalau kita sudah impor,” sambung dia.
Lebih jauh Erick mengatakan, Indonesia sejak sembilan tahun lalu sudah bukan lagi anggota negara pengekspor minyak atau OPEC. Alhasil, Indonesia masuk dalam kategori dengan yang mengimpor BBM sejak 2003.
Erick menilai, pengurangan subsidi BBM akan diimbangi oleh perusahaan dengan menyesuaikan besaran gaji untuk para pekerja. Dia menilai penyesuaian gaji merupakan hal yang lumrah tatkala terjadi pengalihan subsidi BBM.
Untuk BUMN sendiri, Erick meminta agar melakukan sejumlah program dalam menyeimbangkan perekonomian. Salah satunya lewat Makmur sebagai sebuah program dan ekosistem pertanian yang terintegrasi, dari hulu hingga ke hilir.
Tak hanya itu, lanjut Erick, BUMN melalui holding perkebunan nusantara juga telah kerja sama sektor kopi dengan perusahaan Belanda.
“Kemarin tanda tangan untuk kopi, dari 7 ribu hektare sudah mulai ada pembelinya dari luar negeri, itu 100 persen swasta dari Belanda, total transaksinya lumayan meski belum besar tapi sudah mencapai 5,6 juta dolar AS,” katanya.
Erick menyebut sejumlah program tersebut sebagai wujud keseriusan BUMN dalam mendukung peningkatan UMKM. Dia terus mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas para pelaku usaha lokal untuk mampu berbicara banyak di kancah internasional.
“Berdasarkan riset, 70 persen anak muda Indonesia ingin menjadi pengusaha. Menurut Erick, hal ini menjadi sebuah fondasi besar bagi Indonesia untuk menjadi negara maju,” ujarnya.
“Makanya kita dorong BUMN memberikan pembiayaan dan pendampingnya, termasuk CSR pun sekarang hanya tiga: memberikan pendidikan, perbaikan lingkungan hidup dan pendampingan UMKM untuk digital marketing. Itu kita dorong supaya kita menjadi bangsa yang mandiri, jangan sekadar kita merdeka, tapi tidak berdaulat. Itulah kita harus membangun ekosistem ini,” tutup Erick.(Red)
