Pekanbaru, Ruangenergi.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyelenggarakan Sosialisasi Tugas, Fungsi (Tusi) dan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2020, di wilayah Pekanbaru, Provinsi Riau, guna menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) untuk masyarakat.
Dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dan mencegah penyebaran Covid-19, sedikitnya 200 peserta menghadiri kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh BPH Migas, bertempat di Hotel Royal Asnof Hotel, Pekanbaru, Provinsi Riau, beberapa waktu lalu.
Hadir sebagai narasumber Anggota Komisi VII DPR RI, H. Abdul Wahid; Anggota Komite BPH Migas, Henry Ahmad; dan Sales Branch Manager (SBM) PT Pertamina (Persero) Wilayah Pekanbaru, Aditya Agung.
Dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi, Anggota Komite BPH Migas, Henry Ahmad, mengatakan, bahwa tentunya ada evaluasi melihat kondisi penyediaan dan pendistribusian BBM maupun LPG 3 Kg dari Anggota DPR RI.
“Ini bentuk atensi DPR RI terhadap kondisi serta tugas di Komisi VII, kami dari BPH Migas dan Pertamina secara rutin ingin mengetahui apa yang terjadi dalam konteks BBM dan pendistribusian di lapangan. Serta menciptakan komunikasi yang baik dengan stakeholder, mengoptimalisasi tugas fungsi stakeholder agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Hendry, (29/09).
Ia menambahkan, pihaknya mendapatkan tugas dari pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi penyediaan dan pendistribusian BBM serta gas melalui pipa.
“Kami mengharapkan peran aktif masyarakat sekalian terkait kondisi pelaksanaan penyaluran BBM di wilayah Provinsi Riau khususnya di wilayah Kota Pekanbaru ini, sehingga ketersediaan dan pendistribusian BBM yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah NKRI khususnya di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.
Sementara, Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Wahid, mengungkapkan, bahwa Provinsi Riau adalah daerah lumbung Minyak, tetapi sampai saat ini Riau belom mendapat hasilnya. Sebab, masih terjadi kelangkaan BBM di beberapa daerah, masyarakat butuh ketersediaan BBM kepastian harga.
“Pemerintah melalui Pertamina mempunyai program Pertashop yang memungkinkan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) menjadi Investor, Saya meminta BPH Migas dan PT Pertamina mencari solusi permasalahan tersebut,” tegas Abdul Wahid.
Selain itu, SBM Pertamina, Wilayah Pekanbaru, Aditya Agung, menjelaskan bagaimana alur pendistribusian BBM berjalan dengan baik di Riau. Dirinya mengakui ada beberapa kendala yang dihadapi oleh perseroan dalam melakukan penyediaan dan pendistribusian BBM dan LPG.
“Memang ada kendala teknis yang menyebabkan Kelangkaan di beberapa lokasi. Pertamina juga sedang mencari investor untuk membangun Pertashop di Provinsi Riau dengan mengajak BUMDes serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program Pertashop,” ungkapnya.
Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, pada intinya tersampaikan tupoksi, juga hal-hal mendasar yang penting diketahui masyarakat dapat tersampaikan. Termasuk peluang usaha yang bisa dikembangkan di daerah, baik sub penyalur maupun Pertashop yang bisa dilirik oleh masyarakat serta harapan dari Pemerintah adalah BBM tepat sasaran dan tepat volume.
