Jakarta, Ruangenergi.com – Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengaku turut prihatin atas peristiwa bencana alam yang terjadi di Kalimantan Selatan (Kalsel). Di mana banjir tersebut merendam 10 Kabupaten dan menyebabkan lebih dari 10 ribu warga mengungsi.
Menjawab tudingan bahwa perusahaan tambang merusak lingkungan di Kalsel dan penyebab banjir, APBI menilai bahwa banjir tersebut diakibatkan karena curah hujan yang ada di wilayah Kalsel sangat tinggi dalam beberapa hari terakhir, dikarenakan efek dari La Nina.
Direktur Eksekutif APBI, Hendra Sinadia, mengungkapkan, pihaknya sangat prihatin atas kejadian musibah banjir.
“Pertama-tama APBI turut prihatin dengan peristiwa yang terjadi di 10 Kabupaten di Kalsel dan menyebabkan 10ribu orang lebih mengungsi. Banjir tersebut diakibatkan tingginya curah hujan selama beberapa hari terakhir yang merupakan efek dari La Nina,” kata Hendra saat dihubungi Ruangenergi.com, (18/01).
Ia menambahkan, jika terjadi suatu musibah banjir di wilayah yang banyak lokasi pertambangan, banyak pihak menyalahkan karena adanya aktivitas pertambangan tersebut.
“Tak dipungkiri dimanapun jika terjadi suatu bencana banjir atau longsor di suatu wilayah yang kaya akan tambang banyak pihak yang menghubungkan bencana tersebut dengan adanya perubahan ekosistem sampai dikaitkan dengan lubang tambang,” paparnya.
Ia mengemukakan, saat ini BNPB (Badan Nasional Penanganan Bencana) masih mengkaji apakah ada keterkaitan antara aktivitas tambang tersebut dengan banjir.
Ia menuturkan, anggota dibawah naungan APBI sendiri terdiri hanya 91 produsen batubara yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara di Kalsel saja jumlah pemegang izin mencapai lebih dari 180 perusahaan.
“Untuk anggota APBI, kami berupaya untuk terus memenuhi kewajiban lingkungan termasuk kewajiban reklamasi, rehabilitasi penanaman di Daerah Aliran Sungai (DAS), dan lain-lain. Aturan-aturan yang tegas diatur baik melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selalu dipenuhi. Bahkan 4 perusahaan APBI dan ada yang beroperasi di Kalsel mendapatkan peringkat Emas Proper LH (Lingkungan Hidup) dan 6 mendapatkan peringkat hijau,” imbuhnya.
“Itu menandakan komitmen perusahaan untuk menaati ketentuan pengelolaan lingkungan meskipun ditengah pandemi,” sambung Hendra.
Dalam laporan Direktorat Jenderal Minerba, untuk reklamasi tahun lalu sudah sesuai target, di mana 7.000 hektar lahan berhasil direklamasi yang sebagian diantaranya adalah upaya dari anggota APBI dan beberapa diantaranya sudah diserahkan ke Kementerian LHK dan mendapatkan penghargaan dari Menteri LHK.
“Ini menunjukan upaya tanggung jawab lingkungan terus dilakukan anggota kami,” tuturnya.
Selain itu, terkait rencana Pemerintah yang bakal melakukan penyesuaian terhadap tarif royalti untuk komoditas batubara dan emas. Perubahan tersebut dilakukan dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan negara.
APBI mengatakan, pihaknya akan menghargai peraturan yang telah dan akan diterbitkan oleh Pemerintah.
“Kami menghargai ketentuan dari Pemerintah terkait dengan penyesuaian tarif royalti tersebut. Namun jika tarif royalti ditetapkan terlalu tinggi diluar batas kemampuan perusahaan maka perusahaan batu bara akan kesulitan menutup biaya produksi dan royalti pada saat harga batu bara turun,” beber Hendra.
Hendra menyebut, tingginya tarif royalti akan meningkatkan biaya produksi, sehingga cadangan batubara yang masih berada di lapisan bawah tidak lagi menjadi ekonomis untuk ditambang. Pemerintah dalam membuat kebijakan fiskal, termasuk royalti ekspor ini melihat secara holistik dan komprehensif.
“Bukan hanya penerimaan pajak atau PNBP semata, melainkan juga kontribusi yang lain, seperti devisa ekspor, lapangan kerja, pengembangan wilayah di daerah dan ketahanan suplai batu bara padai masa datang dan juga melihatnya secara jangka panjang agar usaha tambang batu bara bisa dapat bertahan dan terus berkontribusi bagi pembangunan secara berkelanjutan,” tandasnya.
