Jakarta, ruangenergi.com – Indonesia memiliki sumber daya minyak dan gas bumi, pasar energi yang besar, serta posisi geografis yang strategis. Namun, kebutuhan minyaknya belum dapat dipenuhi oleh produksi domestik, sebagian bahan baku kilang dan produk minyak harus didatangkan dari luar negeri.
Kondisi ini membuat kenaikan harga minyak dunia menghadirkan dua wajah, di satu sisi, penerimaan negara dari migas dapat meningkat, tetapi di sisi lain, biaya pengadaan energi ikut membengkak, sehingga ketika dolar Amerika Serikat menguat terhadap rupiah, tekanannya bertambah.
Jika harga energi kepada masyarakat ditahan, sebagian tekanan itu berpindah ke anggaran negara melalui subsidi dan kompensasi, harga di papan SPBU boleh tetap tenang. Di belakangnya, APBN mungkin sedang berkeringat.
Tulisan Salis Aprilian, “Belajar Tata Kelola Migas: Indonesia >< Singapore”, mengingatkan pentingnya penguasaan rantai nilai energi. Singapura menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dapat dibangun melalui pengolahan, penyimpanan, perdagangan, dan distribusi meskipun sumber daya migasnya terbatas. Bagi Indonesia, pelajaran tersebut perlu dihubungkan dengan persoalan yang lebih mendasar: kesenjangan produksi dan konsumsi, ketergantungan impor, serta kemampuan APBN melindungi masyarakat ketika harga energi bergejolak.
Kaya sumber daya, belum cukup pasokan
Kekayaan di bawah tanah belum sama dengan pasokan yang tersedia setiap hari. Sumber daya harus ditemukan, dibuktikan secara komersial, dikembangkan, dan diproduksikan. Sementara proses itu berlangsung, produksi lapangan lama terus menghadapi penurunan alamiah.
Menurut EIA, produksi minyak mentah dan kondensat Indonesia pada 2024 sekitar 582.000 barel per hari. Dalam kategori yang lebih luas, yaitu petroleum and other liquids, produksi mencapai sekitar 868.000 barel per hari, sedangkan konsumsi sekitar 1,7 juta barel per hari. Kategori luas ini mencakup bahan bakar nabati dan cairan lainnya, sehingga tidak boleh seluruhnya disebut minyak mentah atau BBM fosil.
Perbandingan itu memperlihatkan besarnya pekerjaan rumah Indonesia. Tambahan produksi diperlukan untuk menggantikan penurunan lapangan tua sekaligus memperkecil kesenjangan terhadap konsumsi.
Potensi geologi tetap penting. Namun, truk pengangkut pangan dan kapal penyeberangan membutuhkan bahan bakar yang tersedia hari ini. Keduanya belum dapat beroperasi menggunakan peta cekungan dan janji produksi.
Kilang dan dua pintu impor
Indonesia memenuhi kebutuhan energinya melalui produksi domestik serta impor minyak mentah dan produk minyak.
Pada 2024, impor minyak mentah dan kondensat sekitar 354.000 barel per hari, sementara impor produk minyak sekitar 791.000 barel per hari. Singapura memasok sekitar 38 persen impor produk minyak Indonesia. Angka tersebut merupakan impor bruto; ekspor dan unsur neraca lainnya tetap perlu diperhitungkan untuk menentukan posisi neto.
Pembangunan dan modernisasi kilang dapat memperkuat kemampuan pengolahan serta mengurangi kebutuhan membeli produk jadi. Namun, apabila produksi minyak domestik belum cukup, tambahan bahan bakunya tetap harus diimpor.
Dengan demikian, swasembada pengolahan BBM belum tentu berarti swasembada minyak. Kilang menghasilkan nilai tambah apabila mampu mengolah bahan baku secara efisien menjadi produk yang dibutuhkan pasar, keberhasilannya ditentukan oleh biaya, konfigurasi pengolahan, keandalan operasi, dan distribusi.
Kilang memang dapat mengubah minyak menjadi bensin, solar, dan avtur. Sampai sekarang, ia belum bisa membuat minyak mentah berkembang biak.
Tekanan ganda harga dan kurs
Pengadaan energi berbasis dolar membuat biaya dalam rupiah dipengaruhi oleh dua variabel sekaligus: harga internasional dan nilai tukar.
Sebagai ilustrasi, crude seharga US$70 per barel pada kurs Rp16.000 per dolar memiliki nilai Rp1,12 juta per barel dan jika harga naik menjadi US$90 dan kurs melemah menjadi Rp17.000 per dolar, nilainya menjadi Rp1,53 juta per barel.
Biaya bahan baku dalam rupiah meningkat sekitar 36,6 persen. Ini belum memasukkan pengolahan, pengiriman, distribusi, dan pajak. Harga produk BBM juga dipengaruhi kondisi pasar masing-masing produk sehingga tidak selalu bergerak persis mengikuti crude.
Hubungannya terhadap anggaran dapat diringkas sebagai berikut.
| Perubahan | Dampak terhadap pendapatan negara | Dampak terhadap belanja negara | Implikasi fiskal |
|---|---|---|---|
| Harga crude/ICP naik | Pajak dan PNBP migas berpotensi meningkat | Kebutuhan subsidi dan kompensasi energi meningkat jika harga jual ditahan | Defisit berpotensi melebar ketika tambahan belanja lebih besar |
| Dolar menguat, rupiah melemah | Nilai rupiah sebagian penerimaan berbasis dolar meningkat | Biaya energi berbasis dolar serta sebagian pembayaran bunga utang meningkat | Tekanan terhadap anggaran bertambah |
| Crude dan dolar naik bersamaan | Penerimaan migas terdorong harga dan konversi kurs | Biaya penyediaan energi dalam rupiah meningkat akibat dua faktor | Perlindungan harga energi membutuhkan anggaran lebih besar |
Mekanisme harga minyak dan kurs tersebut dijelaskan dalam analisis risiko fiskal Kementerian Keuangan dan besarnya dampak bergantung pada struktur penerimaan, belanja, dan kebijakan pemerintah.
Ketika harga ditahan, siapa membayar?
Masyarakat melihat harga yang dibayar di SPBU, pemerintah harus melihat biaya penyediaan di belakangnya. Apabila biaya naik sementara harga jual yang ditetapkan pemerintah tetap, selisihnya membesar.
Sesuai jenis produk dan ketentuannya, dukungan anggaran dapat diberikan melalui subsidi atau kompensasi. Keduanya memiliki mekanisme berbeda, meskipun sama-sama dapat membebani APBN. Parameter perhitungan kompensasi BBM antara lain mencakup ICP, nilai tukar, dan volume.
Menahan harga dapat membantu menjaga daya beli, ongkos transportasi, dan kegiatan usaha. Namun, perlindungan tersebut memiliki biaya. Ketika pemerintah menyerap kenaikan biaya energi, ruang belanja untuk kebutuhan lain dapat menyempit atau kebutuhan pembiayaan bertambah. Jika kenaikan diteruskan kepada konsumen, tekanan muncul pada pengeluaran rumah tangga dan biaya produksi.
Karena itu, kebijakan harga membutuhkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kemampuan keuangan negara.
Subsidi bukan uang yang hilang tanpa tujuan, ia merupakan instrumen perlindungan. Persoalannya terletak pada ketepatan penerima, besarnya manfaat, dan keberlanjutan pembiayaannya.
Penerimaan bertambah, defisit tetap tertekan
Kenaikan harga minyak dapat meningkatkan penerimaan negara dari kegiatan hulu migas dan pelemahan rupiah juga menaikkan nilai rupiah sebagian penerimaan berbasis dolar. Namun, seluruh nilai penjualan minyak bukan milik APBN. Negara menerima bagiannya sesuai ketentuan fiskal dan kontrak.
Sementara itu, kebutuhan dukungan harga energi dipengaruhi oleh volume konsumsi yang ditanggung dan selisih harga. Itulah sebabnya tambahan pendapatan belum tentu menutup tambahan pengeluaran.
Sensitivitas dalam Nota Keuangan RAPBN 2026 memberikan gambaran berikut:
| Perubahan rata-rata tahunan terhadap asumsi anggaran | Tambahan pendapatan | Tambahan belanja* | Potensi pelebaran defisit |
|---|---|---|---|
| ICP naik US$1/barel | Rp3,5 triliun | Rp10,3 triliun | Rp6,8 triliun |
| Rupiah melemah Rp100/US$ | Rp5,3 triliun | Rp6,1 triliun | Rp0,8 triliun |
| ICP naik US$10/barel | Rp35 triliun | Rp103 triliun | Rp68 triliun |
| Rupiah melemah Rp1.000/US$ | Rp53 triliun | Rp61 triliun | Rp8 triliun |
| ICP naik US$10/barel dan rupiah melemah Rp1.000/US$ | Rp88 triliun | Rp164 triliun | Rp76 triliun |
Tambahan belanja mencakup potensi kompensasi energi dan komponen lainnya; bukan seluruhnya subsidi BBM. Dua baris pertama berasal dari sensitivitas Kementerian Keuangan, sedangkan tiga baris berikutnya merupakan perhitungan linier berdasarkan sensitivitas tersebut.
Angka Rp76 triliun merupakan ilustrasi tekanan tambahan terhadap defisit, bukan proyeksi defisit aktual, model mengasumsikan variabel lain tetap dan belum memperhitungkan respons kebijakan.
Perubahan rata-rata tahunan juga berbeda dampaknya dengan lonjakan harga selama beberapa minggu.
Karena itu, kabar bahwa penerimaan migas meningkat perlu dibaca bersama perubahan belanjanya, karena uang masuk yang bertambah belum tentu membuat dompet lebih longgar apabila tagihan tumbuh lebih cepat.
Menghubungkan sumur dengan ketahanan fiskal
Peningkatan produksi minyak merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan anggaran, tambahan pasokan domestik dapat mengurangi kebutuhan impor dan menghasilkan penerimaan negara. Namun, minyak domestik tetap memiliki nilai ekonomi yang terkait dengan pasar, tambahan produksi tidak otomatis menghapus subsidi atau membuat seluruh BBM murah.
Di hulu, kebijakan perlu mendorong eksplorasi, pengembangan penemuan yang layak, peningkatan perolehan minyak, dan kepastian pelaksanaan kontrak. Ukuran keberhasilannya ialah tambahan produksi yang terealisasi.
Di hilir, investasi harus menghasilkan biaya penyediaan yang kompetitif, pengadaan yang transparan, penyimpanan memadai, distribusi andal, dan keragaman pemasok perlu menjadi bagian dari ketahanan energi.
Pada sisi konsumsi, transportasi umum, efisiensi kendaraan, perbaikan logistik, elektrifikasi, dan substitusi bahan bakar yang layak secara ekonomi dapat memperkecil kebutuhan minyak. Subsidi yang semakin tepat sasaran membantu memastikan perlindungan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Indonesia juga perlu menghubungkan gas dengan industri domestik, gas dapat menciptakan nilai tambah dan menggantikan penggunaan minyak pada kegiatan tertentu, tetapi manfaatnya memerlukan infrastruktur, pembeli, dan harga yang memungkinkan industri beroperasi secara berkelanjutan.
Kedaulatan yang terasa manfaatnya
Pelajaran dari Singapura ialah, pentingnya kemampuan mengelola seluruh rantai nilai, bagi Indonesia, kemampuan itu harus berjalan bersama peningkatan pasokan dan penggunaan energi yang lebih efisien.
Kedaulatan energi akan terasa ketika masyarakat memperoleh pasokan yang andal, industri mendapat energi yang kompetitif, dan anggaran negara tetap memiliki ruang untuk membiayai pembangunan.
Keberhasilannya perlu dinilai dari manfaat ekonomi yang tercipta dan kerentanan yang berkurang, setiap tambahan produksi yang layak, setiap penghematan konsumsi, dan setiap perbaikan efisiensi rantai pasok dapat membantu memperkuat posisi Indonesia.
Dengan demikian, ketika harga crude dan dolar kembali naik, pemerintah memiliki pilihan kebijakan yang lebih luas dan APBN tidak selalu harus menjadi pihak pertama yang mencari handuk.
Oleh: Haposan Napitupulu
