Tokyo, Jepang, ruangenergi.com-Indonesia berpeluang mengambil peran strategis dalam peta dekarbonisasi Asia. PT Pertamina Hulu Energi (PHE) kini memperkuat langkah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat penangkapan dan penyimpanan karbon atau Carbon Capture and Storage (CCS) regional, dengan membidik kerja sama jangka panjang bersama industri penghasil emisi di Jepang dan negara-negara Asia lainnya.
Ambisi tersebut bukan sekadar memanfaatkan besarnya potensi penyimpanan karbon di Indonesia. PHE menilai, kunci untuk menjadikan Indonesia sebagai hub CCS regional terletak pada kepastian regulasi, kepercayaan investor, serta model bisnis yang mampu menjamin keberlanjutan proyek selama puluhan tahun.
Direktur Investasi dan Pengembangan Bisnis PHE, Dannif Utojo Danusaputro, menegaskan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam panel diskusi Japan CCUS Summit 2026 bertajuk “From Partnerships to Projects: Delivering Cross-Border CCS between Japan and Asia” di Tokyo, Jepang, pada 19 Oktober 2026.
Menurut Dannif, kerja sama CCS lintas negara membutuhkan fondasi yang kuat. Ketersediaan kapasitas penyimpanan karbon saja tidak cukup untuk mendorong investor merealisasikan proyek berskala besar.
“Bagi investor dan industri penghasil emisi di Jepang, kepercayaan dibangun di atas tiga pilar utama, yakni kepastian regulasi untuk mengelola risiko jangka panjang, kejelasan kelembagaan yang terkoordinasi dan transparan dalam pengelolaan perizinan hingga pengawasan lintas batas, serta kelayakan finansial jangka panjang (bankability),” ujar Dannif.
Investasi Besar Butuh Kepastian Pasokan Karbon
PHE melihat pengembangan CCS lintas batas sebagai kemitraan strategis yang harus menguntungkan seluruh pihak. Indonesia memiliki peluang menyediakan fasilitas penyimpanan karbon, sementara negara-negara industri seperti Jepang membutuhkan solusi untuk mengelola emisi karbon dalam jangka panjang.
Namun, peluang tersebut membutuhkan kesiapan dari kedua belah pihak.
Bagi penyedia fasilitas penyimpanan seperti Pertamina, kepastian volume pasokan karbon dioksida (CO₂), kesiapan fasilitas penangkapan karbon milik industri, serta kontrak komersial jangka panjang menjadi faktor penting sebelum investasi direalisasikan.
Pasalnya, membangun hub CCS membutuhkan belanja modal yang besar. Investasi tersebut mencakup studi karakterisasi geologi, pengeboran sumur injeksi, pembangunan fasilitas penyimpanan, hingga infrastruktur transportasi karbon.
“Proyek CCS lintas batas bukan sekadar transaksi komersial penyimpanan karbon, melainkan sebuah kemitraan strategis jangka panjang. Bagi perusahaan seperti Pertamina, pembangunan hub CCS memerlukan investasi awal yang sangat besar. Oleh karena itu, kami membutuhkan kepastian volume emisi, kesiapan fasilitas penangkapan di pihak industri, dan kontrak kerja sama jangka panjang,” tegasnya.
Dengan demikian, tantangan pengembangan CCS bukan hanya terletak pada teknologi, tetapi juga bagaimana membangun ekosistem bisnis yang mampu memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.
Bidik Proyek CCS Komersial Pertama di Asia-Pasifik
Untuk mempercepat realisasi proyek, PHE mendorong pengembang CCS membangun kepercayaan melalui transparansi, mengembangkan infrastruktur berskala hub, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, serta mengonsolidasikan kemitraan jangka panjang.
PHE juga menargetkan pencapaian tonggak penting dalam dua hingga tiga tahun ke depan, yakni terwujudnya keputusan investasi akhir atau Final Investment Decision (FID) pada proyek CCS lintas batas komersial pertama di kawasan Asia-Pasifik, hingga bergerak menuju tahap injeksi karbon.
Bagi PHE, keberhasilan proyek perintis tersebut akan menjadi pembuktian penting bahwa rantai bisnis CCS lintas negara dapat dijalankan secara komersial dan berkelanjutan.
Rantai bisnis itu mencakup penangkapan CO₂ di negara asal, pengangkutan karbon secara aman melintasi perbatasan, hingga penyimpanan permanen di formasi geologi yang sesuai dan berada dalam kerangka regulasi yang andal.
“Jika proyek pertama ini berhasil membuktikan bahwa CO₂ dapat ditangkap di satu negara, diangkut secara aman melintasi batas negara, dan disimpan secara permanen di bawah kerangka regulasi yang andal, maka pasar akan bergerak cepat dari tahap diskusi menuju replikasi,” papar Dannif.
Menurutnya, keberhasilan proyek pertama akan menjadi referensi bagi pengembangan proyek-proyek berikutnya, sekaligus memvalidasi kerangka regulasi, model bisnis, solusi teknis, dan struktur kemitraan yang diperlukan.
Peluang Baru bagi Industri Rendah Karbon Indonesia
Langkah PHE tersebut sejalan dengan visi Asia Zero Emission Community (AZEC), yang mendorong kolaborasi negara-negara Asia untuk mempercepat transisi menuju emisi yang lebih rendah.
Dalam skema ini, Jepang berpeluang memperoleh akses terhadap solusi penyimpanan emisi jangka panjang, sedangkan Indonesia dapat mengembangkan industri baru bernilai tambah melalui pemanfaatan potensi penyimpanan karbonnya.
Jika didukung kepastian regulasi, infrastruktur, dan kontrak komersial yang memadai, pengembangan hub CCS juga berpotensi membuka ruang investasi baru di sektor energi, jasa teknik, transportasi karbon, serta pengelolaan fasilitas penyimpanan bawah permukaan.
Meski demikian, realisasi peluang tersebut tetap bergantung pada kesiapan proyek, kelayakan ekonomi, keselamatan operasi, serta kejelasan tanggung jawab atas penyimpanan karbon dalam jangka panjang.
“Bersama pemerintah, kami berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai hub CCS regional yang andal dan terpercaya untuk mendukung perjalanan dekarbonisasi di Asia,” ujar Dannif.
PHE menegaskan komitmennya untuk terus berinvestasi dalam pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas yang berkelanjutan sesuai prinsip Environmental, Social and Governance (ESG).
Komitmen tersebut juga disertai penguatan integritas, budaya kepatuhan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta upaya pencegahan kecurangan (fraud).
Bagi Indonesia, pengembangan CCS lintas batas membuka peluang untuk melangkah lebih jauh dari sekadar menjadi lokasi penyimpanan karbon. Tantangan berikutnya adalah membangun kepercayaan pasar dan memastikan potensi geologi nasional dapat diterjemahkan menjadi proyek komersial yang aman, kompetitif, dan berkelanjutan.
