PP Indonesia Power Ikut Mogok Nasional Tolak Omnibus Law RUU CiptaKerja

Jakarta, RuangEnergi.Com-Serikat Pekerja sepakat untuk melakukan aksi mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Mogok nasional rencananya dilakukan selama tiga hari berturut-turut, mulai 6 Oktober hingga 8 Oktober 2020 saat sidang paripurna.

Terkait dengan unjuk rasa serempak nasional menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja ini, Ketua Umum Persatuan Pegawai Indonesia Power Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali, Kuncoro menyatakan pihaknya akan terlibat dalam kegiatan mogok nasional ini dengan melibatkan 200 orang sebagai perwakilan.

“Sebagai BUMN Listrik yang harus tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat kami akan tetap menjaga pasokan listrik tetap aman. Makanya dalam mogok nasional ini tidak akan melibatkan operator”, kata Kuncoro saat dihubungi RuangEnergi.Com,Sabtu(3/10/20).

Seperti diketahui, mogok nasional disebut akan diikuti kurang lebih 5 juta buruh di ribuan perusahaan yang tersebar di 25 provinsi dan 300 kabupaten/kota. Melibatkan beberapa sektor industri.

BACA JUGA  Keren! Program Diskon Tambah Daya Listrik “SUPER WOW” Tembus 367 Ribu Pendaftar

Mogok nasional ini dilakukan sebagai bentuk protes buruh terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja yang dinilai lebih menguntungkan pengusaha. Misalnya dibebaskannya penggunaan buruh kontrak dan outsourcing di semua jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu, dihilangkannya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), hingga pengurangan nilai pesangon.

“Sejak awal kami meminta agar pelindungan minimal kaum buruh yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jangan dikurangi. Tetapi faktanya Omnibus Law mengurangi hak-hak buruh yang ada di dalam undang-undang eksisting,” pungkas Kuncoro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *