Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com-Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sekitar wilayah operasi hulu minyak dan gas bumi kembali mendapat perhatian serius. Kali ini, SKK Migas meminta dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperkuat penanganan kebakaran di sekitar Objek Vital Nasional (Obvitnas) Tangguh LNG serta wilayah operasi KKKS Genting Oil Kasuri.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto melalui surat bernomor SRT-0549/SKKIA0000/2026/S0 meminta Kepala BNPB memberikan bantuan dan dukungan operasional untuk pemadaman karhutla yang dinilai sudah berada dalam kondisi darurat.
Surat tersebut tertanggal 24 Agustus 2026. SKK Migas menyebut kebakaran hutan dan lahan di sekitar area operasi KKKS BP Berau Ltd. dan KKKS Genting Oil Kasuri Pte. Ltd. teridentifikasi sejak Sabtu, 22 Agustus 2026.
Kondisi ini menjadi perhatian karena kebakaran berpotensi mengganggu kegiatan operasi Kilang LNG Tangguh di Wilayah Kerja Berau serta pelaksanaan konstruksi fasilitas produksi Lapangan AKM di Wilayah Kerja Kasuri.
Butuh Tiga Helikopter
SKK Migas memperkirakan luas area terdampak membutuhkan sedikitnya tiga unit helikopter dengan kapasitas lebih kurang empat ton untuk membantu pemadaman melalui jalur udara.
Bukan hanya armada udara. SKK Migas juga meminta dukungan BNPB berupa fasilitas peralatan serta koordinasi personel di lapangan agar operasi pemadaman dapat dilakukan lebih efektif dan sekaligus melindungi fasilitas produksi serta para pekerja di kawasan operasi migas.
Langkah tersebut dinilai penting karena medan kebakaran berada di wilayah yang membutuhkan penanganan cepat. Lampiran surat SKK Migas memperlihatkan titik-titik indikasi kebakaran dan arah angin di sekitar wilayah operasi. Dokumentasi lapangan juga menunjukkan personel tengah melakukan pemadaman secara langsung di kawasan berhutan.
Operasi Migas Jadi Perhatian
SKK Migas menegaskan seluruh biaya operasional Tim BNPB yang terlibat dalam pemadaman di area Kilang LNG Tangguh dan Lapangan AKM akan dikoordinasikan pembayarannya oleh SKK Migas.
Selain itu, biaya operasional apabila diperlukan mitigasi risiko melalui pembiayaan asuransi kepada pihak ketiga juga dapat dimasukkan sebagai bagian dari pelaksanaan pemadaman, termasuk untuk fasilitas, peralatan, personel maupun kebutuhan helikopter di lapangan.
Permintaan bantuan kepada BNPB ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla di sekitar wilayah operasi migas tidak lagi semata-mata menjadi persoalan internal perusahaan. Skala dan potensi dampaknya membuat koordinasi lintas lembaga menjadi kebutuhan mendesak.
“Mengingat kondisi yang sangat darurat dan berdampak pada ketersediaan energi secara nasional,” SKK Migas meminta dukungan BNPB untuk memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kerja migas tersebut.
Dengan fasilitas LNG Tangguh sebagai salah satu infrastruktur strategis, pengendalian api menjadi bagian penting dari upaya menjaga keselamatan operasi sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan energi nasional.
Surat Djoko Siswanto tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah pejabat terkait, termasuk Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kapolri, Wakil Menteri ESDM, Gubernur Papua Barat, BNPB, serta pimpinan KKKS terkait.
