Medan, Sumut, ruangenergi.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mulai tancap gas mendorong investasi sektor minyak dan gas bumi (migas). Wakil Gubernur Sumut, Surya, menegaskan pentingnya memangkas rantai birokrasi agar proses perizinan dan rekomendasi investasi tidak berlarut-larut.
Pesan itu disampaikan saat menerima audiensi jajaran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Kantor Gubernur Sumut, Senin (11/5/2026).
Menurut Surya, percepatan izin menjadi kunci agar investasi migas bisa segera masuk dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.
“Segala sesuatu yang disampaikan akan menjadi catatan kami untuk dilaporkan kepada Bapak Gubernur. Kami minta proses perizinan dipercepat agar investasi segera terealisasi,” kata Surya, seperti dikutip dari website Diskominfo Pemprov Sumut.
Tak hanya soal investasi baru, Pemprov Sumut juga menaruh perhatian pada legalisasi sumur-sumur minyak tua milik masyarakat yang selama ini beroperasi secara informal. Surya menilai legalisasi penting agar pengelolaan sumur rakyat lebih aman, produktif, dan memberi nilai ekonomi yang lebih besar.
“Kita ingin sumur-sumur yang selama ini ilegal bisa diinventarisir dan dilegalkan, agar produksinya bagus dan masyarakat mendapat manfaatnya,” ujarnya.
Ia mengakui proses di Sumut kerap dianggap lebih lambat dibanding daerah lain. Namun, menurutnya, koordinasi antarinstansi di Sumut justru lebih solid dan tetap menjaga kepatuhan terhadap aturan.
Di sisi lain, SKK Migas memandang Sumatera Bagian Utara sebagai salah satu wilayah strategis penopang energi nasional. Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, CW Wicaksono, menyebut kawasan ini menyumbang sekitar 30 persen produksi migas nasional.
“Dari sekitar 900 hingga 1.000 sumur yang ada, sekitar 60 persen kegiatan operasional berada di wilayah Sumbagut,” ungkapnya.
SKK Migas bahkan menargetkan investasi sekitar US$300 juta atau setara hampir Rp4,9 triliun masuk ke Sumut dalam beberapa tahun ke depan. Dukungan pemerintah daerah dinilai sangat penting, terutama di tengah tantangan investasi energi yang makin kompetitif pada periode 2025-2030.
Selain investasi baru, SKK Migas juga menyiapkan langkah strategis untuk pengelolaan sumur tua. Pemerintah daerah dan BUMD direncanakan akan diajak studi banding ke Jambi dan Sumatera Selatan guna mempelajari model tata kelola sumur rakyat berbasis koperasi dan masyarakat.
Sementara itu, Pertamina bersama perusahaan asal Jepang, Japex, bersiap mengembangkan wilayah Langkat, khususnya Desa Bubun, Kecamatan Tanjungpura. Dua sumur baru dijadwalkan mulai dibor pada Agustus 2026 dengan target produksi perdana pada Juni 2027.
Tak berhenti di sana, geliat migas juga mulai terasa di kawasan Pangkalan Susu, lapangan migas tertua di Indonesia. Setelah hasil pengujian di Pulau Panjang dinilai positif, Pertamina berencana mengebor dua sumur gas baru di Hamparan Perak, Deliserdang, guna memperkuat pasokan gas industri di Sumut.
Jika seluruh rencana berjalan mulus, Sumut bukan hanya berpotensi menjadi magnet baru investasi migas nasional, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi.
