Jakarta Pusat, Jakarta, RuangEnergi.com – Seorang mantan pejabat di Pertamina yang enggan disebut namanya melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan pengelolaan gas bumi nasional yang selama ini dinilai terlalu berorientasi pada efisiensi biaya, namun belum sepenuhnya menciptakan nilai tambah bagi daerah penghasil gas.
Dalam perbincangan khusus dengan RuangEnergi.com pada Senin (3/8/2026), mantan pejabat tersebut menegaskan bahwa gas bumi semestinya tidak sekadar dipindahkan ke pusat-pusat konsumsi seperti Pulau Jawa, tetapi harus menjadi penggerak pembangunan industri di wilayah penghasil agar manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, kawasan Arun di Aceh merupakan contoh nyata bagaimana sebuah daerah yang pernah menjadi pusat industri gas kini mengalami penurunan aktivitas ekonomi setelah cadangan gas menipis.
“Jangan hanya melihat mana yang paling murah. Yang harus dihitung juga adalah pertumbuhan ekonomi daerah. Kalau gas masuk ke Arun, industri hidup lagi, masyarakat Aceh ikut bergerak ekonominya,” ujarnya.
Ia menilai pembangunan infrastruktur gas harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang mampu menciptakan kawasan industri baru, membuka lapangan kerja, sekaligus memperkuat pemerataan ekonomi nasional.
Daerah Penghasil Harus Menikmati Manfaat
Mantan pejabat tersebut mengkritik pola distribusi gas nasional yang menurutnya lebih banyak menguntungkan wilayah dengan konsumsi terbesar, sementara daerah penghasil justru belum memperoleh manfaat ekonomi yang sepadan.
Ia mencontohkan Aceh, Bontang hingga Palembang yang pernah menjadi pusat industri energi nasional, namun kini menghadapi tantangan ekonomi setelah produksi migas menurun.
“Kalau daerah yang punya gas justru tidak berkembang, lalu manfaat ekonominya hanya dinikmati daerah lain, tentu perlu ada evaluasi terhadap konsep pengelolaan gas nasional,” katanya.
Menurutnya, pembangunan industri petrokimia, pupuk, pembangkit maupun sektor hilir lainnya seharusnya diprioritaskan di sekitar sumber gas sehingga mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Dorong Revolusi Kendaraan Berbasis Gas
Selain soal distribusi gas, ia juga mengusulkan transformasi besar pada sektor transportasi nasional melalui pemanfaatan gas sebagai bahan bakar kendaraan.
Ia mengusulkan pemerintah menetapkan kebijakan bahwa seluruh truk baru secara bertahap menggunakan bahan bakar gas dalam periode transisi sekitar lima tahun.
Menurutnya, gagasan tersebut terinspirasi dari negara-negara seperti Uzbekistan yang telah memanfaatkan gas secara luas untuk kendaraan angkutan.
“Kalau dilakukan secara massal, biayanya akan jauh lebih murah. Udaranya juga lebih bersih dan kita bisa mengurangi ketergantungan pada solar,” ujarnya.
Menurutnya, Indonesia memiliki cadangan gas yang cukup besar sehingga sudah saatnya dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik, bukan hanya berorientasi ekspor.
Jangan Ekspor Energi Bersih, Impor Energi Mahal
Ia juga menyoroti paradoks kebijakan energi nasional.
Menurutnya, Indonesia selama ini justru banyak mengekspor energi yang lebih bersih, sementara di dalam negeri masih bergantung pada bahan bakar yang lebih mahal dan menghasilkan emisi lebih tinggi.
“Kita punya gas, tapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk industri dan transportasi dalam negeri. Nilai tambahnya justru lebih banyak dinikmati pihak lain,” katanya.
Bangka Punya Peluang Jadi Sentra Industri
Tak hanya berbicara mengenai gas, mantan pejabat tersebut juga menilai Indonesia memiliki peluang besar mengembangkan industri katalis berbasis kaolin yang banyak terdapat di Bangka.
Menurutnya, sekitar separuh komposisi bahan baku katalis berasal dari kaolin. Dengan hilirisasi yang tepat, Indonesia berpotensi masuk ke pasar katalis Asia Pasifik yang nilainya mencapai miliaran dolar setiap tahun.
Ia menyarankan Indonesia menggandeng mitra industri global maupun perusahaan asal Tiongkok yang telah memiliki teknologi produksi agar potensi tersebut segera diwujudkan.
“Kenapa peluang yang ada di depan mata tidak dimanfaatkan? Kita punya bahan baku, tinggal membangun industrinya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, mantan pejabat tersebut juga berbagi pengalamannya ketika masih menjabat di Pertamina.
Ia mengaku sengaja tidak memiliki bisnis agen LPG maupun SPBE selama masih aktif karena ingin menghindari konflik kepentingan.
“Saya tidak mau memiliki usaha yang berkaitan dengan keputusan yang saya buat saat itu. Baru setelah pensiun bertahun-tahun kemudian saya membuka satu agen LPG,” tuturnya.
Menurutnya, pengelolaan energi nasional tidak semata-mata berbicara mengenai biaya produksi atau efisiensi distribusi. Lebih dari itu, energi harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, memperkuat industri nasional, dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam.
