Yogyakarta, Jawa Tengah, ruangenergi.com-Di balik deru rig pengeboran, jaringan pipa yang membentang, dan target produksi minyak serta gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, ada pekerjaan lain yang berlangsung senyap namun sama pentingnya: menjaga agar setiap tetes energi yang dihasilkan tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.
Kesadaran itulah yang kini semakin menguat di industri hulu migas. Bagi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), keberhasilan sektor hulu migas tak lagi hanya diukur dari besarnya produksi, tetapi juga dari kemampuan menjalankan operasi yang bertanggung jawab terhadap alam.
Komitmen tersebut tercermin dalam Sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Permen LH/BPLH) Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan yang digelar di Yogyakarta pada 15–17 Juli 2026. Forum ini menjadi ruang bertemunya regulator, SKK Migas, pemerintah daerah, dan pelaku industri untuk menyamakan langkah dalam menerapkan tata kelola lingkungan yang semakin modern dan transparan.
Bagi Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Sebastian Julius, regulasi lingkungan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi agar industri hulu migas dapat terus tumbuh secara berkelanjutan.
“Industri hulu migas tidak bisa lepas dari komitmen terhadap lingkungan. Kami bersama KKKS sepenuhnya mematuhi ketentuan yang ada demi menciptakan sinergi operasi migas yang berkelanjutan. Salah satunya adalah mendukung penuh digitalisasi perizinan agar seluruh prosesnya lebih transparan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan perubahan paradigma yang sedang berlangsung. Jika dahulu perizinan identik dengan proses panjang dan birokratis, kini digitalisasi menjadi salah satu kunci menciptakan sistem yang lebih cepat, akuntabel, dan mudah diawasi.
Di wilayah Sumatera Bagian Utara, penerapan sistem digital dalam pengurusan dokumen UKL-UPL maupun AMDAL telah menjadi bagian dari tata kelola operasional. Melalui mekanisme tersebut, setiap potensi dampak lingkungan dapat dipetakan sejak tahap perencanaan, sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan sebelum kegiatan berlangsung.
Bagi industri migas, pendekatan ini bukan hanya memenuhi regulasi, tetapi juga menjadi strategi mengelola risiko operasional. Mulai dari pengendalian emisi, perlindungan keanekaragaman hayati, hingga pengelolaan limbah, semuanya dirancang agar kegiatan eksplorasi dan produksi berjalan selaras dengan upaya menjaga kualitas lingkungan.
“Kami percaya dengan adanya regulasi ini, kegiatan eksplorasi dan produksi migas akan semakin terarah. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara operasional hulu migas yang baik dan upaya mempertahankan kualitas hidup lingkungan,” kata Sebastian.
Transformasi tata kelola tersebut juga didukung penuh pemerintah. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan KLH/BPLH, Nety Widayati, menegaskan bahwa persetujuan lingkungan merupakan instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
Menurutnya, pelayanan pemerintah harus semakin cepat tanpa mengurangi kualitas kajian lingkungan. Untuk itu, KLH/BPLH mengembangkan AMDALnet, platform digital yang memungkinkan proses persetujuan lingkungan dipantau secara terbuka.
“Persetujuan lingkungan ini adalah bentuk pelayanan dari kami. Pelayanan harus berjalan cepat, transparan, dan akuntabel, tetapi tidak boleh menurunkan kualitas esensinya,” ujar Nety.
Melalui Permen LH/BPLH Nomor 22 Tahun 2025, pemerintah juga melakukan pembaruan penting dengan membagi kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Kebijakan ini diharapkan memangkas waktu pengurusan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.
“Proses pengurusan tidak lagi menumpuk di pusat, melainkan didelegasikan ke pemerintah provinsi serta kabupaten/kota. Dengan demikian, proses persetujuan lingkungan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.
Di lapangan, implementasi kebijakan tersebut memerlukan koordinasi yang erat. Karena itu, forum tatap muka seperti di Yogyakarta dinilai penting untuk menyamakan persepsi antarinstansi, terutama di wilayah operasi yang saling berdekatan.
Sebagai tuan rumah kegiatan, Pertamina Hulu Rokan (PHR) memandang pengelolaan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan operasi perusahaan.
VP HSSE PHR Regional 1 Sumatera, Tujuan S. Silaen, mengatakan forum tersebut menjadi ruang strategis untuk membahas berbagai aspek teknis sekaligus memastikan seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama terhadap regulasi baru.
“PHR memaknai kegiatan ini sebagai momen yang sangat baik dan penting. Dengan wilayah operasi yang saling berdekatan, forum ini menjadi wadah efektif untuk saling berkoordinasi terkait hal-hal teknis di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, penerapan tata kelola lingkungan kini menjadi salah satu modal utama bagi industri hulu migas dalam menjawab harapan negara terhadap peningkatan produksi energi.
“Dalam Permen ini, tata kelola lingkungan menjadi amunisi penting bagi kami. Saat ini, negara menaruh harapan besar pada ketersediaan energi dari kita. Oleh karena itu, penerapan regulasi ini sangat relevan untuk mendukung kelancaran operasional yang bermuara pada penguatan ketahanan energi nasional,” katanya.
Forum selama tiga hari tersebut tidak hanya diisi dengan paparan regulasi. Para peserta juga mengikuti simulasi penggunaan AMDALnet, berbagi pengalaman pengurusan persetujuan lingkungan, hingga mendiskusikan peningkatan kinerja Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan (K3LL).
Pada akhirnya, pesan yang ingin dibangun dari pertemuan itu sederhana namun sangat penting: energi dan lingkungan bukanlah dua kepentingan yang saling bertentangan.
Ketahanan energi nasional memang membutuhkan peningkatan eksplorasi dan produksi. Namun keberhasilan sektor hulu migas di masa depan juga ditentukan oleh kemampuannya menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi hari ini dan kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.
Di tengah tuntutan memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat, industri hulu migas Indonesia tampaknya tengah membuktikan bahwa mengejar produksi tidak harus meninggalkan jejak kerusakan. Sebaliknya, melalui tata kelola yang semakin transparan, digital, dan berorientasi keberlanjutan, sektor ini berupaya menunjukkan bahwa energi untuk negeri dapat berjalan seiring dengan upaya merawat bumi.
