Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi. — Pemerintah menghadapi sejumlah tantangan dalam menjaga produksi minyak dan gas bumi nasional sepanjang 2026. Dalam bahan paparan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (26/8/2026), Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman memaparkan perkembangan produksi, pembangunan infrastruktur gas, pasokan gas domestik hingga kebutuhan LPG bersubsidi.
Salah satu sorotan utama adalah realisasi produksi migas nasional. Berdasarkan paparan Ditjen Migas, rata-rata produksi minyak bumi periode 1 Januari hingga 31 Juli 2026 mencapai 578.156 barel per hari (bopd). Sementara produksi gas bumi pada periode yang sama berada di level rata-rata 6.544 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd). Angka tersebut ditampilkan dalam bahan paparan Ditjen Migas untuk RDP Komisi XII.
Pergerakan produksi minyak sepanjang Januari-Juli menunjukkan dinamika yang cukup tajam. Produksi tercatat sekitar 528.045 bopd pada Januari, kemudian meningkat menjadi 590.329 bopd pada Februari dan mencapai 599.467 bopd pada Maret. Setelah itu produksi bergerak di kisaran 579.532-587.482 bopd hingga Juli, dengan produksi Juli sebesar 580.061 bopd.
Di sektor gas, produksi bulanan juga mengalami fluktuasi. Produksi Januari tercatat 6.459 mmscfd dan meningkat menjadi 6.667 mmscfd pada Februari. Angka tersebut mencapai 6.810 mmscfd pada April sebelum turun pada Mei dan kembali meningkat menjadi 6.804 mmscfd pada Juli.
Pipa Bocor, Listrik Terganggu
Pemerintah mengidentifikasi sejumlah persoalan yang menjadi tantangan pencapaian target produksi migas 2026.
Dalam paparan tersebut disebutkan adanya kebocoran dan kebakaran pipa TGI di area KP 222 pada 2 Januari dan KP 294 pada 9 Januari yang sempat mengganggu pasokan gas ke Wilayah Kerja (WK) Rokan.
Selain itu, produksi WK Rokan menghadapi kendala sistem kelistrikan akibat gangguan pada pembangkit listrik MCTN. Sementara WK Cepu menghadapi kendala operasional sekaligus percepatan natural decline atau penurunan produksi secara alamiah.
Pemerintah menyebut pekerjaan penanganan kebocoran pipa telah diselesaikan. Namun, persoalan kelistrikan di WK Rokan belum sepenuhnya pulih karena satu unit, yakni Unit 3, masih diupayakan untuk dapat beroperasi penuh.
Untuk WK Cepu, berbagai langkah dilakukan untuk mempertahankan produksi agar dampak natural decline dapat ditekan.
Dusem Jadi Salah Satu Andalan Infrastruktur Gas
Di sisi infrastruktur, pemerintah juga tengah mempercepat pembangunan jaringan gas nasional.
Salah satu proyek strategis adalah pipa gas bumi Dumai–Sei Mangke (Dusem) dengan estimasi panjang sekitar 541 kilometer. Proyek tersebut dirancang menghubungkan WK Andaman dan South Andaman dengan wilayah Sumatera hingga Jawa Barat dan masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Untuk pembangunan Dusem pada 2026, pekerjaan dibagi menjadi dua segmen. Segmen 1 dari SKG Belawan–Stasiun Labuhan Batu mencatat realisasi fisik 39,34%, sedangkan Segmen 2 Stasiun Labuhan Batu–Duri mencapai 36,395%. Nilai proyek yang dipaparkan mencapai sekitar Rp2,045 triliun.
Sementara itu, proyek Cirebon–Semarang (CISEM) Tahap II sepanjang sekitar 240 kilometer telah mencapai 100% realisasi fisik EPC. Proyek tersebut dibangun menggunakan pendanaan APBN dengan skema Multi Years Contract (MYC).
Pemerintah juga menyiapkan perluasan jaringan gas rumah tangga. Program Jargas MYC 2025-2026 dengan target 119.379 sambungan rumah telah mencapai realisasi fisik 97,20%. Sedangkan tambahan 41.819 sambungan rumah mencapai sekitar 30,945%.
Yang lebih besar adalah program Jargas MYC 2026-2028 dengan target 959.232 sambungan rumah, dengan pagu MYC 2026 sebesar Rp3,351 triliun. Saat paparan disusun, proyek ini masih dalam proses tender yang berlangsung 29 Juli hingga 30 September.
Jawa Tengah-Jawa Timur Menghadapi Defisit Gas
Persoalan pasokan juga menjadi perhatian. Berdasarkan data Gas Coordination Meeting (GCM) Juli 2026, terdapat defisit gas di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Defisit tersebut antara lain dipicu berkurangnya pasokan dari sejumlah lapangan di WK Madura Strait. Pemerintah mengupayakan tambahan pasokan dari beberapa sumber, di antaranya Lengo-Kris Energy, Bukit Panjang-PCK2L dan ENC-EML.
Kondisi ini membuat pengelolaan gas nasional tidak hanya berbicara soal produksi, tetapi juga soal bagaimana gas dialirkan dari wilayah yang memiliki pasokan menuju pusat-pusat kebutuhan.
Dalam strategi integrasi infrastruktur gas nasional, Ditjen Migas menempatkan beberapa langkah penting, mulai dari pengembangan jaringan pipa distribusi sepanjang jalur transmisi, pembangunan infrastruktur regasifikasi di dekat pipa transmisi, peningkatan alokasi LNG untuk kebutuhan domestik, pemanfaatan CNG secara lebih masif hingga pengembangan infrastruktur gas di kawasan Indonesia Timur yang terintegrasi dengan PLTMG.
LPG 3 Kg Berpotensi Lampaui Kuota
Tantangan lain muncul dari konsumsi LPG bersubsidi.
Data Ditjen Migas menunjukkan kuota LPG tabung 3 kg dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar 8 juta metrik ton. Namun, realisasi penyaluran hingga Juli 2026 telah mencapai 5,045 juta ton atau 63,06%.
Dengan pola penyaluran Januari-Juli, pemerintah memproyeksikan kebutuhan sepanjang 2026 mencapai 8,677 juta ton, atau sekitar 108,46% dari kuota APBN. Sementara kesepakatan Panja untuk 2027 tercatat sebesar 8 juta ton.
Besarnya potensi konsumsi ini menjadi alarm tersendiri bagi pemerintah. Dalam paparan Ditjen Migas disebutkan bahwa distribusi LPG 3 kg masih bersifat terbuka sehingga setiap orang dapat membeli LPG tersebut.
Pemerintah sebelumnya telah menjalankan transformasi pendistribusian LPG 3 kg tepat sasaran sejak 1 Maret 2023, termasuk pendataan pengguna, pembelian berdasarkan hasil pendataan, serta pemadanan data dan pensasaran pengguna LPG tertentu.
Namun, pemerintah menilai masih diperlukan pengendalian konsumen dan volume LPG per konsumen, termasuk melalui revisi Perpres 104/2007.
Paparan Laode Sulaeman di hadapan Komisi XII itu memperlihatkan satu gambaran besar: tantangan energi Indonesia pada 2026 bukan semata mengejar produksi migas, tetapi memastikan produksi tersebut bisa dialirkan, tersedia di wilayah yang membutuhkan, dan subsidi energi tetap terkendali.
Dari ladang minyak dan gas, jaringan pipa Dusem dan CISEM, sampai LPG 3 kg di tingkat masyarakat, seluruh mata rantai energi kini menghadapi tuntutan yang sama: pasokan harus cukup, infrastruktur harus siap, dan distribusi harus semakin tepat sasaran.
